IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NO.1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DI KOTA SAMARINDA (Marisah)

June 17, 2016
Filed under: Data Portal Mahasiswa S1 

Data Portal Mahasiswa S1

Submitted by: Marisah
On: Jun 17, 2016 @ 9:37 AM
IP: 36.80.58.151

  • 1. Title [Judul]: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NO.1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DI KOTA SAMARINDA
  • 2. Creator [Pengarang/ penulis]: Marisah
  • 3. Subject [Subjek dan kata kunci]: Kebijakan, Peraturan, Hak Peserta BPJS Kesehatan
  • 4. Description [Abstrak] : Implementasi Kebijakan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 1 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Di Kota Samarinda. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos, MM. dan Ibu Dr. Rita Kala Linggi, M.Si.
    Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Kota Samarinda telah berjalan dengan baik. Untuk mengetahui apa saja Hak peserta BPJS Kesehatan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Kota Samarinda.
    Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kulitatif. Sumber data yang digunakan adalah dengan tehnik Purposive Sampling yaitu tehnik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu yang bersumber dari data primer dan data skunder guna memperoleh data mengenai implementasi kebijakan peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Kota Samarinda.
    Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan NO. 1 Tahun 2014 di Kota Samarinda sudah dijalankan sesuai dengan peraturan untuk memenuhi hak peserta BPJS Kesehatan akan tetapi ada hal-hal yang belum terpenuhi meskipun peserta BPJS Kesehatan telah mengikuti prosedur yang sudah ada sesuai dengan peraturan BPJS Kesehatan, hal ini di sebabkan karena terjadi kesenjangan antara cakupan manfaat yang dibeikan BPJS Kesehatan dengan biaya operasional rumah sakit untuk melakukan tindakan sehingga banyak pasien rujukan yang ditolak di rumah sakit dengan alasan kamar penuh, antrian panjang yang memakan waktu banyak dan Keterbatasan kantor pelayanan untuk pendaftaran yang jauh
  • 5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program Studi Ilmu Pemerintahan
  • 6. Contributor [Pembimbing, promotor, ilustrator, produser, dll.] : Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos, MM & Dr. Rita Kala Linggi, M.Si
  • 7. Date [Tanggal / tahun penciptaan atau penerbitan]: 17 Juni 2016
  • 8. Type: Artikel
  • 10. Right [Contoh: CCL, MIT, Open Document, dll.]: Skripsi

Loading

Print Friendly, PDF & Email