Studi Tentang Pelyanan Publik dalam Pengurusan Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah dan E-KTP di Kantor Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat (Elsa Krissintia Tubun, Erwin Resmawan, Melati Dama )

April 26, 2019
Filed under: Data Portal Mahasiswa S1 

Data Portal Mahasiswa S1

Submitted by: ,
On: Apr 26, 2019 @ 6:47 AM
IP: 114.125.215.75

  • 1. Title [Judul]: Studi Tentang Pelyanan Publik dalam Pengurusan Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah dan E-KTP di Kantor Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat
  • 2. Creator [Pengarang/ penulis]: Elsa Krissintia Tubun, Erwin Resmawan, Melati Dama
  • 3. Subject [Subjek dan kata kunci]: Pelayanan Publik, SPPAT, e-KTP
  • 4. Description [Abstrak] : Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah dan e-KTP Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat. Fokus Penelitian ini adalah : efisiensi dan efektivitas, kemudahan dan kejelasan, kepatuhan hukum serta faktor pendukung dan penghambat dalam Pelayanan publik pengurusan Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah dan e-KTP. Sementara teknik pengumpulan data menggunakan 3 cara yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu teknik Purposive Sampling. Adapun model yang digunakan adalah Analisis Data Model Interaktif menurut Miles dan Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Nyuata kurang optimal karena keterbukaan informasi, standar waktu penyelesaian, prosedur pelayanan, sarana dan prasarana serta kepatuhan hukum dalam pelayanan publik belum dilakukan secara optimal oleh pegawai di kecamatan, dari perspektif waktu penyelesaian, belum berjalan dengan baik karena tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada pelaksanaan pelayanan publik dari segi sarana dan prasarana pendukung belum memadai, dapat dilihat dari tidak adanya alat yang mempermudah pegawai dalam melaksanakan pelayanan serta masyarakat sebagai penerima pelayanan, seperti GPS (Global Positioning System), alat perekaman e-KTP yang rusak. Dari perspektif kepatuhan hukum belum terlaksana secara optimal dapat dilihat dari para pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan waktu produktif kerja dan standar waktu yang ditentukan serta tidak terdapat sanksi secara tegas bagi pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan jam produktif kerja dan bagi masyarakat yang tidak melengkapi berkas-berkas.
  • 5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program Studi Ilmu Pemerintahan
  • 6. Contributor [Pembimbing, promotor, ilustrator, produser, dll.] : Dr. Erwin Resmawan, M.Si/Melati Dama, S.Sos., M.Si
  • 7. Date [Tanggal / tahun penciptaan atau penerbitan]: 26 April 2019
  • 8. Type: Artikel
  • 10. Right [Contoh: CCL, MIT, Open Document, dll.]: Skripsi

Loading

Print Friendly, PDF & Email