Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kampung Sakaq Tada Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat. (Yoel)

August 3, 2020
Filed under: Data Portal Mahasiswa S1 

Data Portal Mahasiswa S1

Submitted by: ,
On: Aug 3, 2020 @ 8:55 AM
IP: 114.125.216.208

  • 1. Title [Judul]: Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kampung Sakaq Tada Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat.
  • 2. Creator [Pengarang/ penulis]: Yoel
  • 3. Subject [Subjek dan kata kunci]: Fungsi, Badan Permusyawaratan Kampung, pemerintahan kampung.
  • 4. Description [Abstrak] : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Sakaq Tada dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung dan apa saja faktor penghambat dalam melaksanakan fungsi tersebut. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, dan teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara teknik penentuan informan menggunakan teknik purposiv sampling, adapun yang menjadi sumber data adalah Ketua Badan Permusyawaratan Kampung beserta anggotanya dan Pemerintah Kampung. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Sakaq Tada dalam menjalankan fungsinya belum berjalan dengan optimal. Dalam fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Kampung belum ada membuat peraturan kampung hanya mempertahankan peraturan kampung yang telah ada. Badan Permusyawaratan Kampung menampung aspirasi yang masyarakat sampaikan secara langsung lalu di catat dalam buku catatan dan buku aspirasi kemudian menyalurkan kepada Pemerintah Kampung saat musrenbang kampung. Sedangkan dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kampung Badan Permusyawaratan Kampung Sakaq Tada melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja pembangunan kampung dan pengawasan terhadap pengelolaan APBKam dari semua fungsi pengawasan tersebut sudah berjalan tetapi belum maksimal karena tidak ada pegangan sebagai acuan untuk melakukan pengawasan. Lalu faktor penghambat fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Sakaq Tada yaitu kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung dan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan kampung.
  • 5. Publisher [Nama Lembaga Kontributor]: Program Studi Ilmu Pemerintahan
  • 6. Contributor [Pembimbing, promotor, ilustrator, produser, dll.] : Dr. Erwin Resmawan, M.Si, Dr. Rita Kalalinggi, M.Si
  • 7. Date [Tanggal / tahun penciptaan atau penerbitan]: 3 Agustus 2020
  • 8. Type: Artikel
  • 10. Right [Contoh: CCL, MIT, Open Document, dll.]: Skripsi

Loading

Print Friendly, PDF & Email